admin 
TRIBUN-TIMUR.COM - Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, ternyata berdampak serius.
Kini muncul ancaman baru setelah tiga negara yang andalkan pasokan minyak goreng dari Indonesia mulai kebingungan.
Bahkan tiga negara langganan minyakl goreng Indonesia tersebut, dikhawatirkan akan balas dendam.
Tiga negara yang terdampak bisa juga menahan ekspor terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia.
Negara yang akan berdampak tersebut adalah India, China dan Thailand.
Kini Jokowi memutuskan untuk melarang Ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.
Rencananya, larangan Ekspor ini akan mulai berlaku pada Kamis, 28 April 2022.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, kebijakan ini akan memengaruhi devisa negara.
Kelapa sawit jadi produk andalan ekspor Indonesia
© Disediakan oleh Tribun-Timur.com
Kelapa sawit jadi produk andalan ekspor Indonesia
Bahkan, dia memperkirakan devisa negara bisa tergerus US$ 3 miliar bila kebijakan ini diterapkan setidaknya satu bulan penuh.
Wasir tua akan hilang selamanya. Cobalah sebelum tidur
Ad
Ad
AD
Wasir tua akan hilang selamanya. Cobalah sebelum tidur
Jadi estimasi pada bulan Mei, bila pelarangan Ekspor berlaku satu bulan penuh, Indonesia akan kehilangan devisa sebesar US$ 3 miliar atau setara Rp 43 triliun, ujar Bhima seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (24/4/2022).
Hal ini merujuk data nilai ekspor crude palm oil (CPO) pada Maret 2022 Indonesia yang mencapai 3 miliar dolar AS.
Dengan larangan ini, maka devisa negara akan hilang senilai tersebut, alias 12 persen dari total ekspor non minyak dan gas (nonmigas).
Dengan potensi melayangnya devisa negara, Bhima khawatir stabilitas nilai tukar rupiah akan terganggu.
Belum lagi ada peristiwa global yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan, dalam jangka pendek, Bhima memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa bergerak di kisaran Rp 14.600 per dolar AS hingga Rp 15.000 per dolar AS karena kebijakan ini.
Selain mengurangi devisa, Bhima juga menilai kebijakan ini tidak tepat karena masalah ketersediaan minyak goreng di Indonesia kurangnya pengawasan pada sisi produsen dan distributor.
Ia juga menilai kebijakan ini belum tentu akan mengurangi harga minyak goreng yang ada di pasaran, apalagi kalau pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) di minyak goreng kemasan.
Produsen juga bisa mengurangi kapasitas produksi minyak goreng karena permintaan berkurang.
Di sini, yang dirugikan adalah harga tandan buah segar (TBS) di level petani. Ini berpotensi anjlok, tutur Bhima.
Harga minyak goreng turun?
Jokowi mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Larangan tersebut berlaku mulai Kamis, 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan.
Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau, ujar Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
Melalui kebijakan pelarangan ekspor, apakah harga minyak goreng akan turun?
Belum tentu turun
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO belum tentu menurunkan harga minyak goreng.
Sebab menurutnya, penurunan harga hanya bisa dilakukan jika kebijakan larangan ekspor dibarengi dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
Apakah harga minyak goreng akan turun? Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET di minyak goreng kemasan, kata Bhima kepada Kompas.com, Sabtu (23/4/2022).
Bhima menambahkan, selama ini permasalahan terletak pada sisi pengawasan produsen dan distributor yang lemah. Untuk itu, yang harus dilakukan bukan melarang ekspor
Melainkan, cukup mengembalikan kebijakan domestic market obligation (DMO) CPO pada angka 20 persen.
DMO sendiri merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri.
Pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng lebih dari cukup. Sekali lagi tidak tepat apabila pelarangan total ekspor dilakukan, kata Bhima
Larangan ekspor menguntungkan Malaysia
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit mentah terbesar di dunia.
Sementara di posisi kedua, ditempati oleh negara tetangga, Malaysia.
Adanya larangan ekspor, menurut Bhima akan menguntungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia.
Bukan hanya itu, negara lain yang memproduksi minyak nabati alternatif, seperti soybean oil dan sunflower oil juga ikut diuntungkan.
Bhima juga menambahkan, jika hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tak perlu sampai menghentikan ekspor.
Lantaran kebijakan yang sama pernah juga dilakukan pada komoditas batubara di Januari 2022.
Hasilnya pun tidak menyelesaikan masalah.
Apakah masalah selesai? Kan tidak, justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Cara-cara seperti itu harus dihentikan, ujar Bhima
Kehilangan devisa
Bhima menyebut, Indonesia juga terancam akan kehilangan devisa sebesar 3 miliar dollar AS.
Pasalnya selama Maret 2022, nilai ekspor CPO Indonesia mencapai 3 miliar dollar AS.
Jadi estimasinya Mei apabila asumsinya pelarangan ekspor berlaku 1 bulan penuh, kehilangan devisa sebesar 3 miliar dollar AS akan terjadi, jelas dia.
Angka tersebut, imbuh Bhima, setara 12 persen dari total ekspor non-migas. Hal ini menurutnya juga bisa menghancurkan stabilitas rupiah.
Tolong Pak Jokowi pikirkan kembali kebijakan yang tidak solutif ini. Pembisik Pak Jokowi juga jangan asal kasih saran kebijakan yang menyesatkan, saran Bhima. (tribun-timur.com/*)
